PALEMBANG,JR.ID—Bau busuk dugaan korupsi APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyeruak hingga ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Gerakan Tolak Korupsi (GALAKSI) Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor Kejati Sumsel, Kamis (15/10/2026).
Massa membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN di 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten PALI dengan total pagu puluhan miliar rupiah dari APBD 2025 dan APBD Perubahan 2026.
“Ini bukan soal kecil. Ini uang rakyat. Kalau pengelolaannya janggal, wajib dibongkar. Jangan sampai APBD PALI hanya jadi lumbung bancakan pejabat!” teriak Koordinator Aksi, Dasri NH.
*5 OPD Jadi Sorotan, Anggarannya Tak Masuk Akal*
*1. SETDA & BAGIAN UMUM – Pesta Anggaran:*
– Sewa Mobil Dinas: *Rp4,22 Miliar*
– Belanja Natura & Pakan Natura: *Rp1,5 Miliar*
– Jamuan Makan Minum Tamu: *Rp2,06 Miliar*
– Makan Minum Aktivitas Lapangan: *Rp486 Juta*
GALAKSI mempertanyakan, mobil dinas jenis apa sampai sewanya Rp4,2 Miliar? Dan natura apa yang menghabiskan Rp1,5 Miliar?
*2. DINAS PUPR PALI:*
– Padat Karya: *Rp3 Miliar*
– Rehabilitasi Hotel Srikandi: *Rp2 Miliar*
– Pembangunan Puskesmas Talang Ubi: *Rp6 Miliar*
*3. DINAS KOMINFO PALI – Paling Janggal:*
– Langganan Jurnal, Koran, Majalah: *Rp4,15 Miliar* di APBD Perubahan 2025
“Logika dari mana, langganan koran Rp4,15 Miliar? Koran apa yang dibaca satu kabupaten sampai segitu mahalnya? Ini harus diaudit!” tegas Koordinator Lapangan, M. Isa.
*4. DINAS PERTANIAN PALI – Anggaran Raksasa:*
– Bahan Kimia Lahan Pertanian: *Rp14,625 Miliar*
– Pengadaan Traktor: *Rp840 Juta*
– Rehabilitasi Prasarana Pertanian: *Rp1 Miliar*
Nilai Rp14,6 Miliar untuk bahan kimia dinilai fantastis dan rawan mark-up.
*Tuntutan: Panggil Bupati, Periksa PPK dan PPTK*
GALAKSI tidak sekadar berteriak. Mereka membawa lima tuntutan keras:
1. AUDIT TOTAL: Desak Inspektorat PALI turun audit forensik semua kegiatan tersebut.
2. COPOT KADIS: Minta Bupati PALI evaluasi dan copot pimpinan OPD yang terbukti lalai.
3. PANGGIL KE KEJATI: Desak Kajati Sumsel panggil paksa pihak Setda, Bagian Umum, PUPR, Kominfo, dan Pertanian PALI. Sita RAB, kontrak, dan LPJ.
4. USUT OTAKNYA: Telusuri peran PPK, PPTK, Bendahara dan rekanan. Jika ada niat jahat dan kerugian negara, langsung pidanakan.
5. NO TEBANG PILIH:* Tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
GALAKSI menegaskan, besarnya anggaran bukan vonis korupsi. Tapi kejanggalan itu wajib diperiksa secara profesional, transparan dan akuntabel.
*Kejati Sumsel: Laporan Diterima, Akan Ditindaklanjuti*
Aksi diterima Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi, S.H., M.H.
“Terima kasih kepada GALAKSI yang telah melakukan aksi damai di Kejati Sumsel. Apa yang disampaikan hari ini akan kami tindaklanjuti dan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya singkat di hadapan massa.
Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi resmi dari 5 OPD Pemkab PALI terkait dugaan tersebut. (*)
