PALEMBANG,JR.ID – Setelah hampir 14 tahun mengabdi sejak 8 Oktober 2012, seorang pekerja di lingkungan Sekolah Islam Terpadu (SIT) A-F Palembang diberhentikan secara lisan pada 5 Agustus 2026.
Pemberhentian dilakukan tanpa Surat Keputusan (SK) tertulis, tanpa Surat Keterangan Kerja (Paklaring), dan tanpa kejelasan hak ketenagakerjaan.
Kasus ini kini berproses di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang. Mediasi Tripartit pertama pada Senin (9/11/2026) berakhir deadlock.
Pekerja didampingi kuasa hukum dari Altair Law Office, Muhamad Khoiry Lizani, S.H., dan Dandi, S.H.
Tanpa Dokumen Resmi
Kuasa hukum menyebut, hingga mediasi digelar, kliennya belum menerima dokumen resmi apapun terkait pemberhentian.
“Persoalan ini bukan hanya soal PHK, tapi soal kepastian masa pengabdian dan hak pekerja yang sudah bekerja hampir 14 tahun. Proses PHK harus punya dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Pimpinan Altair Law Office, Muhamad Khoiry Lizani, S.H.
Menurutnya, pengakuan masa kerja sejak 8 Oktober 2012 menjadi acuan utama untuk menghitung hak pekerja sesuai regulasi yang berlaku saat kejadian.
Tolak Dikaitkan dengan Laporan Polisi
Terkait isu yang mengaitkan PHK dengan laporan polisi dari pihak lain, kuasa hukum meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Laporan polisi bukan vonis bersalah. Yang menentukan bersalah atau tidak adalah pengadilan. Hak ketenagakerjaan tetap harus dihitung berdasarkan fakta, dokumen, dan hukum yang berlaku,” ujar Lizan.
Tiga Tuntutan Pekerja
Dalam mediasi, pekerja menuntut tiga hal konkret:
1. Pengakuan masa kerja sejak 8 Oktober 2012 hingga 5 Agustus 2026.
2. Penerbitan SK Pemberhentian dan Paklaring.
3. Pembayaran penuh hak ketenagakerjaan sesuai undang-undang.
“Klien kami ingin penyelesaian yang adil, transparan, dan tidak berlarut. Kami harap mediasi berikutnya ada titik temu,” kata Dandi, S.H.
Jika mediasi di Disnaker tetap buntu, pihak pekerja siap melanjutkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Kami hormati proses musyawarah. Tapi jika tidak ada penyelesaian yang adil, kami akan lanjut ke PHI. Tujuannya sederhana, pekerja mendapat kepastian hukum atas pengabdiannya,” tutup Lizan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan A-F belum memberikan keterangan. Redaksi membuka ruang hak jawab. (*).
