MUBA,JR.ID – DPC Projurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin secara tegas mendesak Tim Gabungan untuk segera turun ke lapangan guna mengecek ulang kebenaran proses verifikasi sumur minyak di wilayah Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa.
Tuntutan ini dilayangkan menyusul temuan dan laporan di lapangan yang mengindikasikan adanya indikasi manipulasi data, di mana masih banyak sumur minyak baru bermunculan yang diduga tidak masuk dalam data verifikasi resmi.
Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap carut-marut pendataan dan pengawasan aktivitas pengeboran minyak tanpa izin di wilayah tersebut. Menurutnya, pembiaran terhadap sumur-sumur baru yang luput dari verifikasi tidak hanya berdampak buruk pada aspek hukum, tetapi juga mengancam keselamatan lingkungan serta merugikan keuangan negara.
”Kami mendesak tim gabungan baik dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun pihak terkait seperti Pertamina hingga BKU lainnya untuk segera melakukan kroscek dan investigasi terbuka di lapangan, khususnya di wilayah Keban I. Berdasarkan pantauan dan informasi yang kami himpun, proses verifikasi yang dilakukan terindikasi tidak transparan dan menyisakan banyak tanda tanya besar,” ujarnya.
Menurutnya, sungguh sangat mengejutkan banyaknya sumur minyak ilegal hasil pengeboran baru yang katanya mempunyai koordinat dan terverifikasi.hal ini tentunya telah melanggar ketentuan batas verifikasi yaitu terakhir pada 09 Oktober 2025.
”Faktanya di lapangan, kami menduga masih marak aktivitas pengeboran sumur minyak baru yang beroperasi secara terang-terangan.kami mempertanyakan pihak mana yang memverifikasi serta menetapkan titik koordinat terhadap sumur-sumur baru itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Riyan mengingatkan agar Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi di atas kerusakan lingkungan.
”Oleh karena itu, kami meminta Tim Gabungan bersikap tegas dan profesional. Turunlah langsung ke titik-titik lokasi sumur di Keban 1, libatkan pengawasan independen, dan buka data verifikasi tersebut seluas-luasnya kepada publik. Jangan sampai ada tebang pilih atau pemutihan terhadap sumur-sumur baru yang kategorinya ilegal serta jelas-jelas melanggar hukum,” pungkasnya. (*)
