MUBA,JR.ID – DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin mengapresiasi langkah cepat Kapolda Sumatera Selatan yang dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Musi Banyuasin pada Rabu (11/11/2026), guna merespons dinamika dan permasalahan aktivitas illegal drilling di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Kecamatan Keluang.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan aktivitas pengeboran minyak ilegal yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Kehadiran Kapolda Sumsel di lapangan diharapkan dapat mendorong penanganan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kapolda Sumsel. Namun, ia mengingatkan agar penertiban aktivitas illegal drilling tidak hanya berfokus pada kawasan HGU PT Hindoli, tetapi juga menyasar sejumlah wilayah lain di Kabupaten Muba yang diduga masih marak dengan aktivitas serupa.
” Kami mengapresiasi langkah Kapolda Sumsel yang dijadwalkan turun langsung ke lahan HGU PT Hindoli. Ini merupakan respons yang patut diapresiasi. Namun, kami berharap penertiban jangan hanya dilakukan di satu lokasi. Masih ada persoalan serupa di wilayah Lanjam, tepatnya di areal konsesi PT Bumi Persada Permai, serta kawasan HGU PT BSS di Kecamatan Bayung Lencir,” tegasnya.
Menurutnya, aktivitas Illegal Drilling di wilayah Lanjam dan kawasan PT BSS juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Polda Sumsel. Pasalnya, berdasarkan informasi dan pantauan yang menjadi perhatian PJS Muba, aktivitas pengeboran minyak ilegal di wilayah tersebut diduga masih berlangsung secara masif.
PJS Muba mendesak agar Polda Sumsel segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan langsung, pemetaan lokasi, serta penertiban terhadap seluruh aktivitas pengeboran minyak ilegal tanpa tebang pilih.
Ia juga meminta agar penanganan persoalan di wilayah Lanjam tidak hanya dibebankan kepada jajaran kepolisian tingkat sektor maupun resor.
” Kami meminta Polda Sumsel turun langsung dan mengambil alih penanganan apabila diperlukan. Sebab, kami menilai penanganan di tingkat Polsek Bayung Lencir maupun Polres Muba sejauh ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Aktivitas yang diduga Illegal Drilling masih menjadi persoalan serius dan perlu penanganan pada level yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Riyan menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan menyeluruh. Tidak boleh ada wilayah yang luput dari penertiban, terlebih apabila aktivitas tersebut diduga melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kebakaran, serta membahayakan keselamatan masyarakat.
PJS Muba berharap momentum kunjungan Kapolda Sumsel ke Muba dapat menjadi awal penanganan menyeluruh terhadap persoalan illegal drilling, baik di lahan HGU PT Hindoli, areal konsesi PT Bumi Persada Permai di Lanjam, maupun kawasan PT BSS Kecamatan Bayung Lencir.
“Jangan sampai penertiban hanya ramai di satu lokasi, sementara di lokasi lain aktivitas serupa tetap berjalan. Kami berharap Kapolda Sumsel memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah yang diduga menjadi titik aktivitas Illegal Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin,” tandasnya. (*)
