MUBA,JR.ID – DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Musi Banyuasin menyampaikan keraguannya terhadap pelaksanaan inventarisasi dan pendataan titik koordinat sumur minyak yang dilakukan oleh Koperasi RBS dan PT KBE.
Menurut Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP, proses inventarisasi tersebut diduga tidak berjalan secara optimal dan dinilai hanya bersifat seremonial. PJS Muba menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, khususnya terkait mekanisme verifikasi terhadap sumur-sumur minyak yang didata.
“Ditahap inventarisasi ini terindikasi kuat terjadinya permainan antara PT KBE dan RBS, yang kami menduga dimanfaatkan sebagai momentum untuk melegalkan sumur minyak termasuk sumur minyak baru dengan titik kordinat yang menyalahi BAP 9 Oktober 2025,”ungkapnya.
PJS Muba juga menerima informasi dan mencermati adanya dugaan bahwa sejumlah sumur minyak yang baru dilakukan pengeboran oleh masyarakat turut diinventarisasi dan diberikan titik koordinat oleh kedua pihak tersebut. Apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu dinilai bertentangan dengan semangat Berita Acara tanggal 9 Oktober mengenai Verifikasi Mandiri, yang menurut PJS Muba bertujuan melakukan pendataan terhadap sumur-sumur yang telah ada, bukan melegitimasi atau menambahkan sumur minyak ilegal hasil pengeboran baru ke dalam daftar inventarisasi.
“Kami mempertanyakan apakah proses inventarisasi benar-benar mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam Berita Acara Verifikasi Mandiri tanggal 9 Oktober. Jika benar terdapat sumur baru yang diakuisisi ke dalam pendataan, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik dan pihak-pihak yang berwenang,” ujar Ketua PJS Muba.
PJS Muba meminta agar seluruh proses inventarisasi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PJS Muba mendorong instansi pemerintah serta aparat terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi menyeluruh terhadap hasil inventarisasi yang telah dilakukan.
PJS Muba menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses pendataan sumur minyak serta menjaga integritas kebijakan penataan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami ingatkan, legalitas sumur minyak jangan dimanfaatkan. Yang dilegalkan adalah sumur minyak yang berdiri sudah cukup lama atau tergolong sumur tua, bukan sumur hasil pengeboran baru. Jadi, metode mafia ini harus dihilangkan karena dapat mencoreng kepercayaan pemerintah pusat yang telah menerbitkan Permen ESDM No 14 Tahun 2025,”tandasnya. (*)
