MUBA,JR.ID – DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Musi Banyuasin menyoroti secara tajam sistem penanganan perkara kasus kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal (Illegal Refinery) di wilayah hukum Polsek Babat Toman yang dinilai kerap tidak optimal.
Pasalnya, dari puluhan insiden kebakaran tempat penyulingan ilegal yang terjadi selama ini, sangat minim sekali perkara yang berhasil diusut hingga sampai pada tahapan penetapan tersangka. Kondisi ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik mandeknya proses penegakan hukum sejumlah kasus kebakaran illegal refinery tersebut.
Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP secara terbuka mempertanyakan kinerja jajaran Polsek Babat Toman mengapa puluhan kasus kebakaran penyulingan minyak ilegal tersebut terkesan menguap begitu saja tanpa kejelasan hukum dan tanpa ada satu pun tersangka yang ditetapkan.
”Kita sangat menyayangkan dan mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di wilayah Babat Toman. Sudah terhitung puluhan kali insiden kebakaran penyulingan minyak ilegal terjadi, namun nyaris tidak ada yang tuntas hingga penetapan tersangka. Ada apa sebenarnya? Mengapa kasus yang jelas-jelas merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga ini seolah dibiarkan mengambang tanpa kepastian hukum?,” ujarnya.
Lebih jauh, Riyan mencium adanya indikasi ketidakberesan atau dugaan permainan antara oknum aparat dengan para pemilik illegal refinery yang terbakar, sehingga proses penyelidikan perkara selalu kandas dan tidak pernah tembus hingga penetapan tersangka.
”Publik tentu bertanya-tanya dan wajar jika muncul kecurigaan. Kami mencium adanya indikasi dugaan permainan di lapangan antara oknum aparat dengan para pemilik penyulingan ilegal yang terbakar. Pola yang selalu berulang terbakar, lalu senyap tanpa tersangka menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses penanganan perkaranya,” ungkapnya.
Menurut Riyan, apa pun alasan atau dinamika yang ada di baliknya, ketidakmampuan dalam menuntaskan perkara hukum, terlebih kasus tindak pidana migas yang tergolong besar merupakan potret buram kinerja Kapolsek Babat Toman. Sebagai pemegang komando tertinggi di wilayah hukum Polsek Babat Toman, Kapolsek dinilai gagal menjaga stabilitas dan supremasi hukum di wilayahnya.
”Terlepas dari apa pun yang ada di baliknya, kegagalan dalam menuntaskan perkara hukum, apalagi kasus migas berskala besar, adalah bukti nyata rapuhnya penegakan hukum. Ini merupakan potret buruk kinerja Kapolsek Babat Toman selaku pemegang komando yang gagal menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya,” cetusnya.
Atas dasar evaluasi tersebut, PJS Muba mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera turun tangan mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot Kapolsek Babat Toman dari jabatannya.
Riyan menilai wilayah strategis seperti Babat Toman sangat membutuhkan sosok pemimpin baru yang kompeten, berani, dan mampu menjaga integritas institusi Polri.
”Kami mendesak Bapak Kapolda Sumsel untuk segera mengambil langkah evaluasi menyeluruh dan mengganti Kapolsek Babat Toman. Wilayah strategis seperti Babat Toman sangat membutuhkan sosok pemimpin baru yang benar-benar kompeten, tegas, serta mampu menjaga integritasnya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi mengembalikan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (*)
