MURATARA|Jembatanrakyat.id-DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Muratara tersebut dihadiri 13 dari 25 anggota dewan, serta diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat se-Kabupaten Muratara.
Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan ucapan Idulfitri serta ajakan saling memaafkan.
Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui rapat paripurna ini, kami menyampaikan capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk transparansi kepada publik,” ujarnya.
Junius juga berharap DPRD dapat memberikan saran, masukan, serta rekomendasi guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Dalam aspek keuangan, ia mengungkapkan bahwa APBD Perubahan Kabupaten Muratara Tahun 2025 mencapai Rp1,257 triliun yang harus dikelola secara efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, H. Devi Arianto, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009, LKPJ adalah laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran, termasuk capaian program dan kegiatan.
“LKPJ menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Devi Arianto juga memastikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD.
Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD dan surat Bupati Musi Rawas Utara tertanggal 25 Maret 2026, yang menetapkan agenda pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
_Apandi
