MUBA,JR.ID – DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.
Salah satu yang menjadi perhatian PJS Muba adalah hasil pemeriksaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muba yang mencatat adanya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan temuan yang disoroti, terdapat kelebihan pembayaran atas personel yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak senilai sekitar Rp459 juta.
Selain itu, ditemukan pula persoalan berupa penugasan personel yang tumpang tindih serta volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai mencapai sekitar Rp124 juta.
Jika kedua nilai tersebut dijumlahkan, nilai yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp583 juta.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius PJS Muba karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari APBD. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah pada dasarnya harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua PJS Muba, Riyansyah Putra SH CMSP, mengatakan bahwa temuan pemeriksaan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
“Temuan seperti ini jangan hanya berhenti pada proses administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran. Harus ada evaluasi terhadap proses pengawasan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi,” ujar Riyansyah.
Menurutnya, posisi kepala perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, PJS Muba meminta Bupati Musi Banyuasin melakukan evaluasi terhadap Plt Kepala Dinas Perkim Muba, terutama berkaitan dengan pengawasan internal dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut.
“Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Kami mendorong agar temuan BPK ini dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kinerja jajaran Dinas Perkim. Jangan sampai persoalan serupa kembali muncul pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Riyan menambahkan, evaluasi bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan, tetapi untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan penggunaan uang rakyat berjalan semakin baik.
“Yang paling penting adalah bagaimana uang daerah dikelola sesuai aturan, pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, dan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan,” pungkasnya.
PJS Muba juga mendorong agar tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelesaian apabila terdapat kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada kas daerah. (&)
