MUBA,JR.ID – Ketua DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin menilai kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan yang diambil.
Menurut Ketua DPC PJS Muba, berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini telah memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Sejumlah kebijakan maupun keputusan yang diambil dinilai belum mampu memberikan kepastian dan rasa optimisme bagi masyarakat.
Ketua DPC PJS Muba, Riyansyah Putra SH CMSP mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka agar setiap kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat.
“Saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kepastian arah pembangunan dan keterbukaan informasi. Jangan sampai masyarakat terus dibuat bingung karena kebijakan yang berubah-ubah atau minim penjelasan. Kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Riyansyah.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar penyelenggaraan pemerintahan di Musi Banyuasin semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.
“Kami melihat adanya kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan arah kebijakan pemerintah ke depan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa komunikasi yang baik, maka kepercayaan publik akan semakin menurun. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan konsisten dalam setiap kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk permusuhan. Menurutnya, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang bertujuan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“PJS Muba akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan independen. Kritik yang kami sampaikan merupakan bagian dari upaya membangun Musi Banyuasin agar lebih baik. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil memperoleh dukungan dan kepercayaan publik,” tegasnya. (*)
