MUBA,JR.ID — Publik Musi Banyuasin kembali dihebohkan dengan kasus kebakaran hebat sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Selasa (18/8/2026).
Peristiwa tersebut memicu sorotan publik terhadap sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas keberadaan aktivitas pengeboran minyak ilegal di lokasi tersebut.
Sejumlah informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebut sosok berinisial “TN” atau “Tono” sebagai pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan kepemilikan sumur minyak yang terbakar. Sementara itu, seorang mantan Kepala Dinas PUPR Muba disebut sebagai pemilik lahan yang menjadi lokasi aktivitas pengeboran, termasuk lokasi sumur yang terbakar tersebut.
Ketua PJS Muba, Riyansyah Putra, SH, CMSP, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti hanya pada penanganan peristiwa kebakaran, tetapi juga mengusut secara menyeluruh siapa pemilik sumur, siapa pemilik atau pengelola lahan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada kebakaran sumurnya saja. Kalau memang ditemukan bukti dan alat bukti yang cukup, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menurutnya, publik saat ini menunggu keberanian Polres Musi Banyuasin untuk mengungkap secara terang-benderang pihak yang berada di balik aktivitas pengeboran tersebut.
“TN merupakan pemilik sumur yang terbakar dan pemilik lahan adalah “HM” dengan dan jelas kedua orang ini terkait dengan aktivitas pengeboran di lokasi tersebut, silakan aparat membuktikannya melalui proses hukum. Kami menantang APH untuk mengungkap semuanya secara transparan,” ujarnya.
Ketua PJS Muba tersebut juga meminta penyidik bekerja profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak menjadikan siapa pun sebagai tersangka tanpa bukti yang memadai.
“Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang cukup dan jangan asal menetapkan orang sebagai tersangka hanya untuk dijadikan tumbal kebobrokan aparat.kami minta “TN” segera ditetapkan tersangka,” katanya.
Ia menambahkan, kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Keban I harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai aktivitas illegal drilling yang dinilai masih menjadi persoalan serius di wilayah Musi Banyuasin.
“Publik ingin melihat apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua. Jangan sampai masyarakat kecil saja yang diproses, sementara pihak yang diduga memiliki modal, lahan, atau jaringan justru tidak tersentuh,” pungkasnya. (*)
