PALEMBANG,JR.ID – Fokus Berita Indonesia (Fober.id) – Forum Wartawan Peduli (FWP) Energi Sumatera Selatan mengkritik keras klarifikasi terkait raibnya puluhan kendaraan angkutan minyak ilegal dari halaman Makodim 0401/Musi Banyuasin (Muba). Ketua FWP Energi Sumsel, Sonny Kushardian, menilai narasi pengalihan armada tersebut ke badan usaha resmi demi peningkatan lifting nasional justru menyisakan kejanggalan hukum dan menabrak prosedur penegakan aturan.
Sonny merespons pernyataan Ketua Aliansi, Ardiansyah yang di kutip dari kilasnkri.com, yang sebelumnya mengklaim bahwa puluhan mobil pengangkut minyak ilegal di Makodim 0401/Muba tidak hilang secara misterius, melainkan telah diarahkan kembali ke negara melalui Badan Kemitraan Usaha (BKU).
“Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Dalam perspektif hukum migas, kendaraan yang kedapatan mengangkut minyak ilegal adalah barang bukti tindak pidana. Mekanismenya harus melalui proses projustisia, bukan diarahkan atau diselesaikan secara sepihak,” tegas Sonny saat memberikan keterangan di Palembang, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sonny, alasan bahwa penitipan dan pengelolaan armada tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawalan regulasi—seperti Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025—oleh unsur Forkopimda tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan batas kewenangan institusi. Ia mengingatkan bahwa fungsi penyidikan dan penyitaan barang bukti tindak pidana merupakan ranah aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS Kementerian ESDM.
“Semangat mendukung tata kelola minyak rakyat dan mendongkrak lifting nasional tentu harus diapresiasi. Namun, tidak boleh ada pemutihan pelanggaran hukum di balik dalih tersebut. Jika armada dan muatan ilegal bisa keluar begitu saja dari lingkungan institusi militer tanpa berita acara hukum yang jelas dari APH, ini akan menjadi preseden buruk,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek legalitas, Sonny juga menyayangkan adanya klaim keterlibatan elemen wartawan dan LSM dalam kegiatan pengelolaan armada di lapangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial yang independen dan tidak seharusnya berada di dalam pusaran teknis bisnis atau tata kelola distribusi minyak.
“Wartawan itu tugasnya mengawasi dan mengkritisi kebijakan, bukan ikut serta mengarahkan armada minyak. Keterlibatan semacam itu berpotensi merusak independensi pers serta menimbulkan konflik kepentingan,” tambah Sonny.
Atas polemik ini, FWP Energi Sumsel mendesak Polres Muba, Kejaksaan Negeri Muba, serta Komando Resor Militer (Korem) 044/Garuda Dempo untuk segera turun tangan memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik mengenai status hukum puluhan kendaraan serta ribuan liter minyak mentah yang sempat berada di Makodim 0401/Muba. (*)














