PALEMBANG,JR.ID –Setelah sekian lama diam, kubu Ibu Penti akhirnya angkat bicara. Dan suaranya keras!
Melalui kuasa hukumnya, Sanusi, pihak Ibu Penti membantah habis-habisan tudingan penipuan dan penggelapan yang selama ini beredar. Menurutnya, semua itu hanyalah penggiringan opini untuk mengubah perkara hutang piutang menjadi perkara pidana.
“Kata kuncinya satu: jangan ada penggiringan opini, kasus perdata menjadi pidana. Kalau mau diarahkan ke pidana, kita akan lawan!” tegas Sanusi dengan nada tinggi, Selasa (18/11/2026).
*”Klien Saya Diperiksa 8 Kali, Selalu Hadir!”*
Sanusi membuka klarifikasinya dengan menjawab tudingan soal lambatnya proses hukum dalam Laporan Polisi 15 September 2015 Nomor Perkara 2821 di Polrestabes Palembang.
Ia menyebut tudingan itu tidak adil. Faktanya, Ibu Penti sudah 8 kali diperiksa dan selalu datang memenuhi panggilan polisi.
“Setiap panggilan hadir. Itu namanya kooperatif. Jadi saya sangat menyayangkan statement pihak sebelah yang bilang prosesnya terlalu lama,” ujarnya.
Bahkan, perkara ini sudah digelar di Polda Sumatera Selatan. Di forum itu, kata Sanusi, semua dijelaskan secara rinci dan diakui langsung oleh Saudara Lily.
“Silakan cek, ada atau tidaknya dalam gelar perkara itu. Kepolisian sudah bekerja sebagaimana mestinya,” katanya.
*Lapor ke Propam dan Peradi Bukan Tanpa Alasan*
Kenapa kubu Ibu Penti sampai melapor ke Propam dan Peradi? Sanusi punya jawaban tegas: karena merasa dikriminalisasi.
“Ini murni perdata. Hutang piutang. Ada jaminannya, dan jaminannya cukup besar. Jangan diiringi ke pidana, tidak masuk,” ujarnya.
Ia meminta publik melihat sendiri pengakuan pihak pelapor dalam video yang beredar, yang menyebut adanya hutang.
“Kalau utang, secara hukum itu perdata. Titik,” tegasnya.
*Jaminan Miliaran, Bukti Serah Terima Lengkap*
Sanusi kemudian membongkar bukti-bukti yang selama ini belum banyak diketahui publik.
Ada 20 oktaf akta kesepakatan yang diserahkan langsung kepada Saudara Lily. Ada berita acara. Ada tanda terima tertanggal 30 Oktober 2024.
Jaminannya pun bukan main-main: ruko di Karya Jaya Palembang yang dibeli Ibu Penti, rumah di Mata Merah milik orang tua, hingga rumah atas nama Junaidi.
“Semua sertifikat jaminan transaksi peminjaman itu milik Ibu Penti. Jadi jelas, ini perdata, bukan pidana,” katanya.
*Fakta Mengejutkan: Sudah Bayar Rp 2,8 Miliar!*
Inilah bagian yang paling mengejutkan. Dari total hutang Rp 9,5 miliar sejak Oktober hingga Mei, Ibu Penti disebut sudah membayar Rp 2.816.500.000.
“Kalau sudah bayar, masa dianggap tidak ada? Kita belajar hukum, kita cek sama-sama,” ujar Sanusi.
“Jangan sampai ini menjadi penggiringan opini seolah-olah kami melakukan pidana,” tambahnya.
*Misteri Cek Rp 5 Miliar dan Cek Palsu Rp 2 Miliar*
Soal cek, Sanusi juga buka-bukaan.
Cek Rp 5 miliar yang dipersoalkan disebut sudah dibatalkan. Cek Rp 2 miliar disebut palsu. Yang benar, kata Sanusi, cek yang dibuat isinya Rp 8.250.000.000.
“Yang 17 lembar itu tidak pernah dibahas,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai laporan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada kliennya tidak berdasar sama sekali.
*Dua Isu Lama Dibantah Tuntas*
Sanusi juga menutup dua isu lama yang kembali diungkit pihak pelapor.
*1. Soal Mobil – Sudah SP3*
“Itu cuma salah komunikasi. Ibu kami pengusaha rental mobil. Terjadi kesalahpahaman, lalu damai, selesai. Tidak ada tersangka,” jelasnya.
*2. Soal Pagaralam – Murni Bisnis*
“Itu murni bisnis, soal supply. Ada klarifikasi, ada mediasi, ada penyelesaian, selesai. Tidak ada yang tersangka,” tegasnya.
*Pesan Terakhir: Bayar Ya Bayar, Tapi Jangan Dipidanakan!*
Di penutup, Sanusi menyampaikan pesan yang paling menohok.
“Kita negara hukum. Kalau memang punya utang, kami secara pribadi akan melakukan pembayaran. Kami punya hak, kami punya kewajiban,” ujarnya.
“Tapi jangan diiringi opini, jangan dipidanakan. Kalau mau meluruskan, ayo luruskan. Kalau mau mengarahkan ke pidana, kita lawan,” pungkas Sanusi. (*)















