Wartawan Rangkap LSM, Berpotensi Picu Gagal Paham di Tengah Masyarakat dan Turunkan Kepercayaan terhadap Kontrol Sosial

MUBA,JR.ID – Fenomena wartawan yang merangkap sebagai anggota maupun pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi perhatian di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama dalam membedakan fungsi, tugas, serta tanggung jawab antara profesi wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Maraknya individu yang menjalankan dua peran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas profesionalitas, independensi, dan etika dalam menjalankan fungsi masing-masing. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya kesulitan membedakan apakah seseorang sedang menjalankan tugas jurnalistik sebagai wartawan atau sedang menjalankan aktivitas organisasi sebagai anggota LSM.

Bacaan Lainnya

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya seseorang terlibat dalam organisasi lain. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga batas peran, independensi, serta kepercayaan publik agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP menilai bahwa rangkap peran wartawan dan LSM perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam menjaga marwah profesi jurnalistik.

Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menyampaikan informasi secara berimbang, serta bekerja dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Sementara itu, LSM memiliki ruang gerak dan fungsi tersendiri dalam melakukan pengawasan, advokasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat sesuai tujuan organisasinya.

“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dalam memahami fungsi dan kapasitas seseorang. Ketika seseorang memperkenalkan diri sebagai wartawan, tentu masyarakat berharap yang bersangkutan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Begitu juga ketika membawa nama LSM, harus jelas bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi organisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai transparansi dan batas profesionalitas yang jelas.

“Jangan sampai fungsi kontrol sosial justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat kaburnya batas antara kepentingan pemberitaan dan kepentingan organisasi. Wartawan harus menjaga independensi, tidak mencampuradukkan tugas jurnalistik dengan kepentingan lain, serta tidak menggunakan identitas profesi untuk kepentingan di luar tugas jurnalistik,” lanjutnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kapasitas seseorang ketika melakukan peliputan, menyampaikan kritik, maupun menjalankan aktivitas advokasi. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kredibilitas.

“Jangan sampai masyarakat gagal memahami mana kerja jurnalistik dan mana aktivitas organisasi. Kita ingin wartawan tetap dihormati karena kualitas pemberitaannya, bukan karena banyaknya atribut atau jabatan yang melekat. Kepercayaan publik adalah modal utama pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” pungkasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *