PALEMBANG,JR.ID – Kabut asap tak boleh lagi jadi langganan warga Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumsel menyiapkan jurus baru yang lebih komplet untuk melawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) – dari pencegahan di hulu, deteksi dini berbasis satelit, hingga pemadaman darat dan udara yang terintegrasi.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang saat menjawab pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD 2027, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto.
Menjawab sorotan Fraksi Golkar, Cik Ujang blak-blakan menyebut karhutla adalah persoalan serius yang mengancam kesehatan dan melumpuhkan aktivitas warga.
> “Kita tidak bisa lagi hanya menunggu api membesar baru padamkan. Pencegahan harus konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
*4 Jurus Utama Pemprov Sumsel:*
*1. Kunci di Pencegahan*
BPBD bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan perusahaan akan fokus pada pemetaan wilayah rawan, patroli intensif, dan sosialisasi masif ke masyarakat. Perusahaan yang membuka lahan akan diawasi ketat. Daerah yang langganan terbakar jadi prioritas utama.
*2. Deteksi Dini Berbasis Teknologi*
Sumsel tak lagi mengandalkan laporan manual. Pemantauan hotspot satelit, data BMKG, patroli udara, hingga laporan warga via lapangan akan dipadukan. Cik Ujang mengingatkan, satu titik hotspot belum tentu kebakaran, jadi verifikasi cepat di lapangan wajib hukumnya.
*3. Pemadaman Terpadu Darat dan Udara*
Operasi darat melibatkan BPBD, Pemkab/Pemko, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan korporasi dengan alat yang disesuaikan medan. Untuk lahan luas dan sulit dijangkau, water bombing dari udara siap diterjunkan.
*4. Solusi Tanpa Bakar dan Penegakan Hukum*
Pemprov akan membangun embung dan kanal untuk menjaga basahnya lahan gambut saat kemarau panjang. Tak hanya itu, alat berat akan disiapkan untuk membantu petani mengelola lahan tanpa membakar.
“Pencegahan harus memberi solusi. Masyarakat harus bisa olah lahan tanpa bakar. Tapi bagi yang sengaja membakar, penegakan hukum harus jalan,” tandas Cik Ujang.
*Sisi Anggaran: Potensi Rp300 Miliar dari Sungai Musi Mengapung*
Di luar isu karhutla, Cik Ujang juga menjawab soal postur APBD 2027. Ia menyebut rekomendasi Pansus Pendapatan DPRD sudah diintegrasikan.
Namun, ia mengungkap masih ada potensi pendapatan besar yang belum masuk hitungan: pengelolaan alur Sungai Musi dan pelabuhan yang ditaksir mencapai *Rp300 miliar*.
Untuk itu, Pemprov kini meminta data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan untuk menghitung potensi secara akurat.
Dengan ruang fiskal yang ketat dan transfer pusat yang dinamis, belanja 2027 akan dibuat super selektif. Belanja wajib dan prioritas rakyat tetap nomor satu, sementara yang dipangkas adalah belanja seremonial dan honorarium yang tidak menyentuh langsung masyarakat. (*)
