JEMBATANRAKYAT.ID, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP LSM GRANSI), menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Gubernur Sumsel, Senin (3/10/2022).
Kordinator aksi, Supriadi mengatakan bahwa kedatangan pihaknya pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi yang telah di gali dari hasil audit BPK 2021.
“Kami melihat hasil udit BPK 2021 itu menemukan ratusan kendaraan mobil dinas yang di beli pada tahun 2019-2020 diduga tidak memiliki plat. Diantaranya dinas PUBM-TR, Dinkes dan Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumsel,” ujar Supriadi saat di wawancarai di depan kantor Gubernur Sumsel.
Dikatakannya, sebelum nya pihaknya juga sudah mengklarifikasi kepada Gubernur Sumsel, tapi belom ada tanggapan. Maka dari itu kami turun aksi pada hari ini.
“Gubernur Sumsel memberikan tanggapan kedapa kami bahwasanya dugaan tersebut benar, tapi yang di jelaskan nya itu masa bakti yang sudah habis bukan tahun 2019-2020,” katanya.
Supriadi mengatakan, bahwa pihaknya akan turun aksi kembali di Polda Sumsel.
“Jadi, menurut kami ini termasuk pidana, karena pembelian kendaraan tersebut menggunakan uang negara tapi tidak memiliki identitas dan plat. Artinya kendaraan tersebut bodong, kerugian diduga mencapai 10 miliar lebih,” ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap di tindaklanjuti jangan hanya menangkap masyarakat yang tidak memiliki surat.
“Pemerintah menggunakan anggaran negara yang di kumpulkan dari pajak rakyat, tapi kendaraan mobilnya ternyata bodong, artinya polisi harus bertindak karena surat yang di keluarkan BPK itu adalah surat final atau tidak bisa di ganggu gugat,” tutupnya.
Sementara itu, Gubenur Sumsel H Herman Deru mengatakan, pihaknya sangat terimakasih telah mendukung langkah untuk menertibkan aset milik pemerintah, baik aset yang bergerak maupun aset yg tidak bergerak.
“Permasalahan yang ada di kita saat ini ada banyak aset yang masih belum ditertibkan termasuk mobil dinas, bahkan yang sudah pensiun pun tidak mengembalikan, ini sudah kami lacak, ada sebagian yang sudah di kembalikan dan ada juga yang belum di kembalikan,” ujar Gubernur Sumsel.
Dikatakannya, untuk menyelesaikan permasalahan ini maka pihaknya akan melakukan sebuah pertemuan untuk membahas kembali siapa-siapa saja yang kemarin menerima kendaraan tersebut dan siapa-siapa saja yang telah mengembalikan.
“Kami dari pemerintahan meminta bantuan kepada masyarakat dan kawan-kawan yang ada disini untuk melaporkan kepada kami, jika melihat atau mempunyai informasi tentang kendaraan dinas yang plat nya merah tetapi di ganti plat hitam padahal pegawai nya sudah pensiun,” ucapnya.
Lanjut Gubernur Sumsel, ada juga permasalahan tentang kendaraan yang sudah dilelang tetapi blm di balik nama kan, seharusnya kendaraan yang sudah di lelang itu harus di balik namakan menjadi nama pribadi tetapi ada beberapa oknum yang telah melelang kendaraan tersebut tapi tidak dibalik namakan hingga masih atas nama Pemda.
