PALEMBANG,JR.ID — Direktur Utama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumatera Selatan (Sumsel) Hendera, S.E., M.M.,CRBD mengklarifikasi terkait adanya aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Laskar Prabowo 08 di Kantor BPR Sumsel dan kantor Gubernur Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu, Kamis (15/01/2026), dalam tuntutan masa aksi Laskar Prabowo 08 tersebut yaitu, adanya Dugaan carut-marut tata kelola kredit di tubuh PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumatera Selatan (Perseroda).
Dalam aksi massa menyoroti adanya dugaan jaminan kredit bermasalah, analisis kredit yang tidak sesuai prosedur, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan di level pimpinan.
Disela usai mengelar HUT BPR Sumsel yang ke-18 yang digelar di kantor BPR Sumsel, Direktur Utama BPR Sumsel, Hendera, S.E., M.M.,CRBD menanggapi hal tersebut dan membantah keras adanya dugaan kredit fiktif yang di lakukan oleh pihak BPR Sumsel.
“Dengan tegas Hendera membantah atas tuduhan tersebut karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di internal perusahaan BPR Sumsel,” tegas Hendera.
Dalam tuntutan aksi masa Laskar Prabowo 08, terus terang, “Saya kaget ada isu kredit fiktif. Secara nyata itu tidak ada. Apalagi saya baru menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2023,” ucap Hendera saat dikonfirmasi awak media, Rabu, (21/01/2026).
Lebih lanjut Hendera mengatakan, bahwa seluruh aktivitas perkreditan BPR Sumsel berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hendera juga menyampaikan, audit rutin dilakukan setiap tahun dan pihak manajemen secara berkala melaporkan kondisi kredit kepada regulator.
“OJK melakukan pengawasan dan audit setiap tahun. Ke OJK juga sudah kami sampaikan terkait aksi kemarin, terutama soal pertanyaan mengenai kredit macet,” ujar Hendera.
Dalam hal ini Hendera menjelaskan tidak menampik bahwa kredit bermasalah memang ada, namun hal tersebut, kata Hendera, merupakan kondisi yang lazim di industri jasa keuangan.
Penyebabnya pun beragam dan tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan manajemen semata.
“Kalau kredit macet, setiap lembaga keuangan pasti punya. Penyelesaiannya tidak mudah dan butuh proses,” terang Hendera.
Lebih lanjut Hendera menjelaskan, untuk menangani kredit bermasalah, BPR Sumsel, tengah menempuh langkah hukum dan administratif.
Salah satunya dengan menggandeng Jaksa Pengacara Negara (Datun) dalam penyelesaian kredit-kredit tertentu yang dinilai membutuhkan intervensi hukum.
“Besok juga kami mulai upaya penyelesaian kredit-kredit tertentu melalui kerja sama dengan Datun,” ungkap Hendera.
Selain itu, manajemen BPR Sumsel juga telah dimintai klarifikasi oleh Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selasa, (20/1/2026).
Hendera menyebut pihaknya telah menjelaskan secara rinci kondisi debitur, termasuk kredit yang bersumber dari program pemerintah.
“Ada debitur dari beberapa instansi. Sudah kami jelaskan mana yang lunas, mana yang lancar, dan mana yang masih berproses. Jangan sampai terjadi miskomunikasi,” terang Hendera.
Hendera menegaskan, BPR Sumsel tetap berkomitmen menjaga amanah sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian sahamnya dimiliki oleh PT. SEG (sumsel energi gemilang).
Ia menyatakan, kinerja BPR Sumsel menunjukkan tren positif, terutama dalam penyaluran kredit produktif.
“Trennya sangat positif. Tahun 2026 kami meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM, pasar-pasar, dan pelajar, sejalan dengan program Pemprov Sumsel,” jelas Hendera.
Hendera menambahkan, OJK juga mendorong agar komposisi kredit BPR Sumsel lebih difokuskan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan produk konsumtif seperti kredit multiguna.
“Harapan OJK, BPR ini punya peran penting untuk UMKM,” tutur Hendera.
Sejalan dengan arah tersebut, BPR Sumsel, menurut Hendra, juga mempercepat digitalisasi layanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di teller dan customer service, serta memperkuat layanan jemput bola ke dinas dan instansi, sesuai dengan Tag Line 2026. “Tumbuh Lebih Cepat, Kinerja Lebih Hebat”. Pungkas Hendera. (Rahma)
