PALEMBANG,JR.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Hj Eva Susanti, memaparkan hasil kegiatan reses serta dialog langsung dengan masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera Selatan.
Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/3/2026).
Eva Susanti menjelaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota DPD RI untuk menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Dalam berbagai pertemuan dengan warga, muncul sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat, terutama di sektor pangan, transportasi, pertanian, serta pengembangan peternakan.
“Dalam dialog bersama masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Selatan, banyak persoalan penting yang disampaikan warga. Mulai dari ketahanan pangan, distribusi pupuk bagi petani, hingga persoalan transportasi dan pengembangan peternakan,” ujar Eva Susanti.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi tersebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terakhir direvisi melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan
Salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah.
Program ini dinilai memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, masyarakat menilai pelaksanaannya masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan serta pengawasan yang lebih optimal.
Eva Susanti menyebutkan, masyarakat mengusulkan agar pengelolaan dapur SPPG dilengkapi standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada siswa.
“Masyarakat berharap ada standar yang lebih ketat dalam pengelolaan dapur MBG agar kualitas makanan dan keamanan pangan benar-benar terjaga,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga menilai pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pihak sekolah sangat penting guna memastikan keamanan pangan dan mencegah potensi kasus keracunan makanan.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan agar pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan serta memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kekhawatiran Harga Pangan Jelang Ramadan
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama antara lain beras, minyak goreng, gula, daging, dan telur.
Eva Susanti menuturkan, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Warga juga menginginkan distribusi pangan diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Operasi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah menjadi langkah yang dinilai penting,” jelasnya.
Transportasi Sungai dan Darat Perlu Perhatian
Selain sektor pangan, persoalan transportasi juga menjadi salah satu topik yang banyak disampaikan masyarakat.
Warga menilai pengelolaan transportasi, baik jalur laut, sungai maupun darat, masih memerlukan peningkatan pengawasan serta perbaikan sistem operasional.
Menurut Eva Susanti, masyarakat menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan dan kapal secara berkala guna menjamin keselamatan penumpang.
Selain itu, integrasi sistem transportasi antara jalur darat, sungai, dan laut dinilai perlu diperkuat agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik menjadi lebih efisien.
“Proses perizinan bagi operator transportasi juga perlu diperketat agar tidak ada kendaraan atau kapal yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Subsidi
Di sektor pertanian, para petani menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan, terutama terkait ketersediaan pupuk subsidi.
Banyak petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk pada masa tanam karena distribusinya dinilai belum merata dan sering terlambat.
Selain itu, petani juga berharap adanya penyediaan bibit pertanian yang berkualitas dan tersertifikasi agar produktivitas hasil panen dapat meningkat.
Menurut Eva Susanti, petani juga membutuhkan dukungan berupa pendampingan teknis dari penyuluh pertanian agar dapat menerapkan metode budidaya yang lebih modern dan efisien.
Pengembangan Peternakan Jadi Harapan Masyarakat
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pengembangan sektor peternakan, baik peternakan unggas maupun ternak besar seperti sapi dan kambing.
Saat ini sebagian besar usaha peternakan masih dilakukan secara tradisional dengan keterbatasan teknologi serta manajemen produksi.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat program pembinaan dan pelatihan bagi peternak, termasuk terkait kesehatan hewan, manajemen pakan, serta teknik budidaya modern.
Selain itu, dukungan akses terhadap bibit ternak unggul serta fasilitas peternakan juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, sektor peternakan di Sumatera Selatan diharapkan mampu berkembang lebih modern dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak.
