MURATAR|Jembatanrakyat.id– Persoalan plasma PT Dendy Marker Indah Lestari (PT DMIL) memasuki fase paling krusial. Forum Plasma 2937 secara resmi menyerahkan hasil validasi data plasma dari delapan desa penyangga kepada Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (6/1/2026).
Penyerahan ini sekaligus menjadi ujian integritas dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak masyarakat.
Dokumen hasil validasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian Muratara, Mustofo, untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim teknis. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung selama empat hari kerja. Namun, Forum Plasma 2937 menegaskan bahwa verifikasi tidak boleh menjadi formalitas belaka.
Ketua Forum Plasma 2937, Endar, menyatakan bahwa penyerahan data ini adalah langkah terakhir masyarakat dalam menuntut kejelasan dan keadilan atas pengelolaan plasma PT DMIL yang selama ini dipersoalkan.
“Data sudah kami serahkan secara resmi. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal hak masyarakat delapan desa. Kami minta Dinas Pertanian bekerja profesional, transparan, dan berani,” tegas Endar.
Forum Plasma 2937 juga secara tegas meminta seluruh aktivitas plasma PT DMIL dihentikan sementara selama proses verifikasi berlangsung. Menurut mereka, membiarkan aktivitas berjalan di tengah proses verifikasi sama saja dengan mengabaikan prinsip keadilan dan membuka ruang manipulasi.
Endar memperingatkan, jika proses verifikasi berjalan lamban, tidak transparan, atau tidak menghasilkan kejelasan, Forum Plasma 2937 tidak akan tinggal diam.
“Kalau tidak ada tindakan nyata dan hasil yang jelas, kami siap turun langsung ke kantor Dinas Pertanian. Kami akan kawal tim verifikasi sampai ada kepastian,” ujarnya dengan nada keras.
Isu plasma PT DMIL selama ini menjadi bom waktu sosial di desa-desa penyangga. Masyarakat menilai hak mereka belum terpenuhi secara adil, sementara aktivitas perusahaan terus berjalan. Penyerahan data validasi ini diharapkan menjadi titik balik, bukan sekadar prosedur administratif tanpa ujung.
Forum Plasma 2937 menegaskan, hasil verifikasi harus berpihak pada fakta dan keadilan, bukan pada kepentingan tertentu. Masyarakat delapan desa kini menanti, apakah negara hadir membela hak rakyat, atau kembali membiarkan konflik plasma berlarut tanpa penyelesaian.
“Pandi”
