MUBA,JR.ID – DPC Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Musi Banyuasin meminta agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Muba dipangkas sebagai salah satu solusi dari defisit anggaran di Kabupaten Musi Banyuasin.
Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat tentunya akan mempengaruhi kondisi keuangan di seluruh daerah di indonesia.
Dalam keterangannya, Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP mengatakan, bahwa potensi kebocoran anggaran Kabupaten Muba dapat terjadi apabila pemerintah daerah tidak memperhatikan serius penggunaan anggaran.
“Mau tidak mau salah satu kebijakan yang harus diambil Pemkab Muba adalah dengan mengurangi juga anggaran Pokir Dewan.langkah ini sangat perlu dilakukan guna menindaklanjuti kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,”ujarnya.
Defisit anggaran Muba diperparah juga oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak dengan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.
Riyan mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muba perlu menyesuaikan setiap kegiatan belanja daerah.
“Kalau pembangunan daerah ingin seimbang setiap kegiatan perlu disesuaikan kembali dan kegiatan yang kondisinya tidak darurat juga harus dipangkas,”tutupnya. (*)
