JEMBATANRAKYAT.ID, PALEMBANG — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sriwijaya Corruption Watch (SCW) menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (6/2/2023) pagi.
Direktur Eksekutif SCW, M Sanusi AS mengatakan bahwa Gubernur Sumsel untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang terjadi pada Dinas PUBM-TR dan Dinas Perkim Sumsel.
“Kami menduga proses tahapan lelang Mega proyek yang di anggarkan dari APBD Tahun 2023 diduga pihak pemenang tender harus memberikan succes fee proyek sebesar kurang lebih 25% Kepada Dinas Perkim, PUBM-TR, PPK, PPTK dan pihak-pihak lainnya,” ujar M Sanusi dalam Orasinya.
Ia mengatakan, Gubernur Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Perkim, Kadis PUBM-TR Sumsel, PPK, PPTK dan pihak-pihak yang terkait dalam persoalan dugaan penyalahgunaan Mega proyek tersebut.
“Kami meminta kepada APH untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum nakal yang merugikan negara yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun golongan tertentu dengan cara yang salah serta melanggar UU,” katanya.
Dikatakannya, bahwa ini sangat berpotensi akan terjadinya indikasi dugaan KKN pada realisasi proses pelaksanaan pengerjaan, karna diduga pihak pemenang tender harus memberikan Fee 25% tersebut.
“Saya menyerukan kepada KPK RI untuk segera hadir di Sumsel, guna melakukan upaya pencegahan dini terkait indikasi dugaan KKN dalam penyerapan pengelolaan anggaran APBD tahun 2023 di Provinsi Sumsel dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
